Knowledge Horizon

Ditulis Oleh :

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
Dosen Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Ada dua pendapat mengenai keilmuan hukum. Pendapat pertama menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum itu sesungguhnya tidak ada. Von Kirchmann adalah pendukung utama pendapat ini. Ia menegaskan, ”Ueber die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft”.[1] Pendapat kedua menegaskan bahwa ilmu yang disebut ilmu hukum itu ada. Pendapat ini didukung oleh Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chand, B. Arief Sidharta, dan Peter Mahmud Marzuki.[2] Setelah abad ke-19 pendapat-pendapat itu semakin mengerucut ke arah satu pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada. Ada pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi ilmu hukum.

Tulisan ini didasarkan pada pendapat yang menegaskan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada.

Setelah ilmu hukum berkembang timbul pemikiran untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan ilmu hukum ke dalam golongan ilmu tertentu. Ketika timbul pemikiran demikian ini serta-merta orang melihat penggolongan atau klasifikasi ilmu yang telah ada sebelumnya, yaitu (1) ilmu eksakta alam, (2) ilmu sosial, dan (3) humaniora.[3] Desain keilmuan oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) pun demikian.[4] Pada mulanya orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial. Ketika orang mulai sadar bahwa ternyata ilmu hukum tidak dapat atau tidak tepat digolongkan sebagai ilmu sosial, orang mulai mencoba menggolongkan ilmu hukum sebagai humaniora.[5] Upaya ini pun gagal, sebab karakter hukum sebagai objek ilmu hukum tidak sama dengan karakter objek humaniora.

Ketika ilmuwan hukum tidak puas dengan penggolongan ilmu tersebut mulailah mereka berpikir mengapa ilmu hukum harus digolongkan ke dalam ilmu-ilmu tersebut. Pemikiran ini melahirkan pendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu, yaitu ilmu eksakta alam, ilmu sosial, dan humaniora. Sebagai salah satu wujud kekhasan ilmu hukum, di dalam bahasa Inggris ilmu hukum tidak disebut sebagai legal science, melainkan jurisprudence. “Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan”.[6] Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar-standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan hukum.

Karakter khas ilmu hukum membawa konsekuensi pada penelitian hukum.

Ketika orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial berkembanglah penelitian yang lazim disebut sebagai socio-legal research atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat, berkaitan dengan hukum. Di dalam penelitian ini masalah penelitian merupakan jarak atau kesenjangan antara sesuatu menurut hukum dengan sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh manusia. Dengan perkataan lain masalah penelitian merupakan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Berikut ini adalah contohnya. Undang-undang mewajibkan pengendara sepeda motor memakai helm. Kenyataannya ada sejumlah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Jika hal ini diteliti, rumusan masalahnya adalah mengapa ada sejumlah pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm. Contoh sederhana ini dapat menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini yang diteliti adalah perilaku orang berkaitan dengan hukum, baik berupa perintah atau larangan.

Ketika orang mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu tersendiri sesuai dengan kekhasannya, dengan demikian juga mengembangkan penelitian hukum sesuai dengan kekhasan itu, mulailah sejumlah ahli ”menyerang” kesahihan socio-legal research sebagai penelitian hukum. Dengan pernyataan yang amat tegas Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa socio-legal research atau penelitian sosio-legal bukan penelitian hukum.[7] Penelitian hukum yang dikembangkan berlandaskan keilmuan hukum dengan segala kekhasan melahirkan penelitian hukum yang khas pula yang kemudian dikenal sebagai penelitian hukum normatif.[8]

Persoalan atau polemik belum selesai. Karena menegaskan bahwa socio-legal research bukan merupakan penelitian hukum, maka orang yang berpandangan demikian tidak setuju dengan istilah penelitian hukum normatif.[9] Bagi mereka hanya ada satu jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum. Titik. Adanya istilah penelitian hukum menumbuhkan kesan ada penelitian hukum yang tidak normatif, yaitu penelitian hukum empirik.

Polemik mengenai penelitian hukum masih berlangsung. Hal ini wajar di kalangan ilmuwan. Setajam apa pun polemik itu berlangsung, pendidikan tinggi hukum, baik fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum, terus berlangsung. Salah satu mata kuliah wajib di fakultas hukum maupun sekolah tinggi hukum adalah metode penelitian hukum. Di sinilah persoalan mulai timbul. Perbedaan pendapat para dosen mengenai beberapa konsep di dalam penelitian hukum sering menyulitkan para mahasiswa dalam penulisan karya tulis ilmiah, terutama skripsi. Beberapa konsep yang masih sering diperselisihkan maknanya adalah:

1. data dan bahan hukum;
2. masalah dan isu hukum;
3. content analysis sebagai methods of analyzing available data;
4. variabel;
5. hipotesis;
6. pendekatan.

Hal-hal inilah yang dibahas di dalam tulisan ini dengan harapan utama agar para mahasiswa mempunyai pedoman yang jelas dan tepat dalam melakukan penelitian untuk menyusun karya ilmiah, terutama karya ilmiah berupa skripsi.